Ditjen Pajak Mempermudah Para Pengusaha Membuat NPWP

Ditjen Pajak Mempermudah Para Pengusaha Membuat NPWP

Direktorat Jenderal Pajak lewat Kementerian Keuangan akan mempermudah dalam proses pembuatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk semua wajib pajak badan dan perusahaan yang menjalankan usaha mereka di Indonesia. Sebelumnya, memang diperlukan KTP, SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha), Surat Keterangan Domisili Usaha yang kini sudah diubah.

Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan bisa melayani pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP kini tidak lagi mewajibkan wajib pajak badan untuk membawa KTP karena sudah ada datanya dalam bentuk data elektronik yang berada di basis data DJP. Tidak hanya itu saja, SKTU/SKDU bisa digantikan dengan menggunakan surat pernyataan atas segala kegiatan usaha yang dilakukannya satu tahun belakangan ini.

“Jika dating ke kami, maka NPWP data elektronik sudah kami peroleh di database dari Dukcapil, jadi tidak usah lagi menyiapkan KTP, karena persyaratan KTP sudah ada datanya di database elektronik”kata Dirjen Pajak, Robert Pakpahan.

Saluran pendaftaran untuk memperoleh NPWP dalam tahapaan perluasan dari yang sebelumnya dilakukan di KPP atau di KP2KP dan cara online, ditambahkan menjadi saluran tetentu bisa menggunakan jasa dari pihak ketiga, seperti saat melakukan pendaftaran wajib pajak untuk badan di notaris yang telah ditunjuk.

Apakah Anda Sedang Mencari Kantor Konsultan Pajak Jakarta

Wajib pajak badan bisa memperoleh NPWP di tempat lain, selain di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kantor Pusat BKPM, yakni di Dinas Penanaman Modal serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, DPMPTSP Kota/Kabupaten, PTSP Kawasan Ekonomi, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas.

Selain itu, waktu pendaftaran pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) akan dipercepat jadi satu hari kerja saja daripada sebelumnya yang membutuhkan waktu sekitar 10 hari kerja karena proses penelitian lapangan yang dilakukan pasca pengukuhan. Wajib pajak pun dapat memakai kantor virtual sebagai tempat pengukuhan PKP. Selanjutnya, proses pelaporan SPT akan dipermudah dengan memanfaatkan aturan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 25 nihil di mana wajib pajak tidak lapor dari sebelumnya yang menjadi wajib pajak lapor. Untuk Pajak Penghasilan dengan pasal 21/26 kecuali di masa Desember. Untuk pasal 23/26 di mana bukti potongnya nanti akan dibuat secara elektronik dari yang sebelumnya manual.